Senin, 15 September 2008

Televisi

August 9, 2008

Artis, Televisi, dan Politik


Panggung politik Indonesia hari ini didominasi oleh politik citra. Dunia politik tak ubahnya panggung selebriti. Kulit tampak lebih penting dibandingkan dengan isi. Ini adalah gambaran bagaimana media berkontribusi besar dalam penciptaan tokoh di tengah-tengah masyarakat. Lahirnya tokoh bukan karena didaulat massa, melainkan disodorkan media dan diamini massa. Ketokohan hari ini dibentuk bukan dari seringnya intensitas pertemuan antara tokoh dan massa serta kepiawaian sang tokoh memecahkan persoalan massa, melainkan ditentukan seberapa sering seseorang muncul di media dan seberapa kuatnya media membangun ketokohan seseorang.

Nah, menjamurnya artis yang masuk dunia politik merupakan bagian dari fenomena ini. Artis, karena seringnya muncul di media, menganggap dirinya adalah tokoh, public figure. Artis merasa punya basis massa. Hal ini yang mendorong sebagian besar artis kita merasa mampu dan layak menjadi pemimpin (aktor) politik. Mereka berbondong-bondong terjun ke arena politik. Ada yang mendaftar menjadi kepala daerah dan ada juga yang ikut berkompetisi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Oh, betapa sederhananya menjadi pemimpin di hari ini, dimana media punya kekuasaan yang begitu besar di tengah kehidupan masyarakat. Ini yang membedakan zaman kita hari ini dengan zaman pendahulu kita yang disebut angkatan ’28. Bapak bangsa kita, saat dengan sadar memutuskan diri menjadi pemimpin politik, menyiapkan diri dengan bekal pengetahuan yang cukup. Mereka juga menenggelamkan dirinya untuk menganalisis permasalahan yang diderita bangsanya. Mereka sibuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Pikiran-pikiran mereka tersebar di berbagai media, yang dimaksudkan untuk mendidik bangsanya.

Saya tidak bermaksud menggeneralisasi orang yang berprofesi artis tidak layak menjadi pemimpin. Saya ingin menekankan bahwa menjadi pemimpin politik berbeda dengan menjadi artis yang diidolakan para penggemar. Menjadi pemimpin politik adalah menjadi orang yang dituntut cakap dan punya keahlian, yakni keahlian menyerap aspirasi warga, kemampuan mengelola permasalahan, dan kemampuan mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi warga negara. Menjadi pemimpin politik harus paham pada seni politik. Seperti diajarkan para pemikir politik, politik adalah seni untuk mewujudkan keadilan sebagaimana dinyatakan Plato. Politik adalah seni untuk menciptakan ketertiban di negara sebagaimana diungkapkan Thomas Hobbes. Politik adalah seni melayani rakyat sebagaimana dinyatakan J.J. Rousseau. Terakhir, politik adalah seni menjaga keutuhan negara sebagaimana dinyatakan Niccolo Machiavelli.

Permasalahan negara dan warga negara tidak akan selesai oleh (maaf) keelokan paras dan popularitas. Rasa lapar di perut rakyat tidak akan hilang oleh sapaan wajah yang cantik dan tampan di layar kaca. Mahalnya biaya pendidikan dan jeleknya kualitas pendidikan kita tidak akan selesai oleh senyuman yang memesona. Dunia politik adalah dunia nyata bukan realitas kamera seperti opera sabun di layar kaca.

Persoalannya menjadi lain bila seorang artis yang terjun ke dunia politik telah menyiapkan diri dengan bekal ilmu politik yang cukup. Dirinya akan sadar bahwa popularitas akan dia jadikan sebagai suplemen semata bukan yang utama. Berpolitik bukan semata-mata bagaimana seseorang mendapatkan jabatan. Yang utama adalah bagaimana kekuasaan yang diperoleh digunakan untuk melayani rakyat, mewujudkan keadilan, dan menjaga ketertiban negara. Fenomena politik citra saat ini merupakan ujian bagi demokrasi kita. Apakah demokrasi kita mengarah ke arah yang rasional atau sebaliknya?

Televisi dan politik

Politik citra ini, menurut hemat saya, tumbuh subur di Indonesia sejak media, terutama televisi, menjadi teman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Televisi dengan kekuatannya mampu memerintahkan pemirsa untuk berpihak pada sesuatu tanpa disadari oleh si pemirsa. Seolah-olah televisi telah menjadi pemimpin informal.

Dalam sistem demokrasi kita, yakni sistem demokrasi langsung, orang yang ingin menduduki jabatan politik dan menjadi wakil rakyat harus memenangkan suara rakyat yang mekanismenya diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Nah, dengan kekuatan yang dimiliki televisi, orang mulai menggunakan jasa televisi untuk mengontrol kesadaran pemirsa dan mengarahkan pemirsa berpihak pada dirinya. Terlebih televisi punya daya jangkau yang luas dalam menyapa basis pemilih. Dengan begitu, siapa pun yang sering muncul di layar tv, dialah yang berpotensi memenangi kompetisi dan meraih suara massa.

Harapan yang bisa disuarakan kepada tv dalam membangun demokrasi yang rasional di Indonesia adalah tv kita pinta agar memunculkan tokoh pemimpin yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, bukan tokoh yang punya banyak uang yang memungkinkannya beriklan di televisi sehingga dirinya seolah telah menjadi tokoh yang dibutuhkan massa.

Demokrasi yang rasional bisa lebih terwujud apabila tv menyediakan ruang bagi para tokoh untuk mengemukakan gagasan dan visi misinya bagi kemajuan republik. Masyarakat oleh tv diajak mengkritisi gagasan yang dikemukakannya. Tujuan proses ini adalah agar masyarakat menjadi tahu mana tokoh yang layak menjadi pemimpin mereka. Dari proses ini juga dapat diketahui sejauh mana kualitas tokoh. Di tengah berbagai macam permasalahan yang mendera bangsa ini, Indonesia butuh pemimpin yang visioner, pemimpin yang tahu permasalahan yang dihadapi bangsanya, dan yang terpenting pemimpin yang mampu menyediakan jalan keluar dari segala permasalahan. Semoga mimpi kita bersama dapat menjadi kenyataan. Semoga! ***

Oleh M.Z. AL FAQIH Penulis, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Barat, Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat, dan pemilik blog www.seputar-penyiaran.blogspot.com. [Pikiran-Rakyat]

Tidak ada komentar: